Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.

Untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nagari, KAN melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2008 pada bab IV, Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1. 9 Tugas KAN terdiri sebagai berikut :

• Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah di nagari;
• Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan peraturan nagari;
• Membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu unsur alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda;
• Mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara;
• Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan ranji;
• Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat-nasihat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan ranji;
• Membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara’
• Membuat kode etik, yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagari.
• Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
• Membina masyarakat hukum adat nagari menurut adat basandi syara’,syara’ basandi kitabullah;
• Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat.

KAN bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. KAN sebagai lembaga penyelenggara urusan adat di nagari, lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka nagari sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di nagari, pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda nagari dan unsur lainnya di salingka nagari.  memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako dan syara’ di nagari.

Bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan Nagari.